Pakar politik dan keamanan internasional Universitas Murdoch Australia Ian Wilson bicara soal megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepada Al Jazeera, ia menilai proyek IKN jadi simbol warisan masa pemerintahan Jokowi yang mencerminkan menurunnya demokrasi di RI.
“Pertama, (IKN menunjukkan) pemerintahan yang semakin otokratis dan terpisah dari kedaulatan rakyat, mengingat IKN secara fisik akan jauh dari masyarakat sipil yang dinamis yang telah menjadi dasar konsolidasi demokrasi di Indonesia,” ujar Wilson, Sabtu (17/8).
Menurutnya, hal ini akan memisahkan pemerintah dari kompleksitas dan kontradiksi di Jakarta, yang dinilai mencerminkan kondisi di Tanah Air.
“Serta ekspresi kedaulatan rakyat dan lembaga-lembaga, seperti unjuk rasa, protes, dan mobilisasi, yang telah menjadi bentuk-bentuk penting dari check and balance terhadap kekuasaan,” jelas Wilson lebih lanjut, dikutip dari Al Jazeera.
Sementara peneliti senior ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, Siwage Dharma Negara, mengatakan kepada Al Jazeera konsep pembangunan IKN adalah “proyek jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan masalah di Jakarta”.
Menurutnya, waktu selalu menjadi keprihatinan utama dalam pembangunan IKN.
“Pemerintah berargumen bahwa ‘jika tidak sekarang, kapan lagi?’ Jika ditunda, mungkin tidak akan pernah terjadi,” jelasnya.
“Bagi mereka yang tidak setuju, waktunya dianggap tidak tepat karena ekonomi sedang tidak bagus, jadi tergantung dari sisi mana kita melihatnya,” imbuh Negara lebih lanjut.
Ketergantungan akan investasi asing
Lebih lanjut, Wilson menilai ketergantungan pada investasi asing menunjukkan kontradiksi dari ibu kota baru tersebut.
Hingga Juli 2024, Al Jazeera mengatakan investasi di IKN telah mencapai US$6,2 miliar atau Rp97,32 triliun (asumsi kurs Rp15.697 per dolar AS), atau sekitar 15 persen dari perkiraan total investasi yang dibutuhkan.
Menurut pemerintah, telah diterima sekitar 369 surat pernyataan minat dari para investor yang sebagian besar dari Singapura.
Hingga saat ini, dua perusahaan Singapura telah menandatangani perjanjian termasuk Nusantara State Power Investment Corporation (SPIC) dan JOE Gree. Keduanya akan terlibat dalam energi terbarukan dan pengelolaan limbah.
“Ketergantungan besar pada investasi asing untuk membangun IKN, yang dijual dengan syarat-syarat dan pengecualian dengan janji manis, tidak hanya gagal, tetapi juga sangat bertentangan dengan retorika nasionalis yang mendasari proyek ini: ibu kota negara yang dibangun dengan uang asing,” ujar Wilson.
sumber: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240817164523-106-1134292/pakar-politik-dari-australia-bahas-ikn-warisan-pemerintah-jokowi.
